Puan Maharani: Pemerintah Harus Permudah Layanan untuk Rakyat

foto/istimewa

sekilas.co – KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menegaskan bahwa parlemen dan pemerintah harus memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Pernyataan politikus PDI Perjuangan ini disampaikan dalam pidato pembukaan masa persidangan II DPR tahun sidang 2025-2026.

Menurut Puan, DPR maupun pemerintah perlu memiliki tekad untuk mengubah pola pikir lama yang masih melekat. “Pola pikir lama itu seperti ‘kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” ujar Puan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.

Baca juga:

Ia menegaskan bahwa pengelola negara harus merombak cara berpikir dan cara bekerja. Menurut Puan, tugas negara bukan untuk memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya. Ia menambahkan, setiap kebijakan dan tindakan parlemen serta pemerintah harus berorientasi pada terciptanya negara yang cepat dalam melayani, bukan lambat dengan berbagai alasan. “Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” tutur Puan.

Ia kemudian mengajak seluruh anggota Dewan untuk memastikan bahwa semua fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran benar-benar dijalankan demi memperkuat keberpihakan kepada rakyat. “Sehingga kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” ujarnya.

Eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, melainkan amanah yang harus diperjuangkan. Selama masa reses, kata Puan, legislator di Senayan turun langsung menemui konstituennya. “Kita dapat merasakan dengan jelas betapa besarnya harapan rakyat terhadap negara. Harapan agar kehidupan mereka semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan,” tambahnya.

DPR kembali memulai masa persidangan tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, Selasa, 4 November 2025. Pembukaan masa sidang kedua ini dilakukan setelah legislator Senayan menjalani masa reses sejak 3 Oktober lalu. Selama reses, para legislator bekerja di luar gedung DPR dan bertemu langsung dengan konstituennya di daerah pemilihan masing-masing.

Artikel Terkait