sekilas.co – Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, dan Badan Gizi Nasional menggelar rapat koordinasi di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu.
“Hari ini kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden tadi malam,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam wawancara seusai rakor di gedung Kemenkes RI.
Ia menyatakan pemerintah dan instansi terkait fokus menanggapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat keracunan menu MBG yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya.
“Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi,” tegasnya.
Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan langkah tegas untuk memastikan program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia.
“Kami rakor untuk memperkuat tata kelola BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi,” ujarnya.
Zulkifli menekankan pentingnya Sertifikat Laik Higienis (SLHS) sebagai syarat wajib setiap SPPG.
“Sertifikat laik higienis menjadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG memiliki SLHS,” tegasnya.
Ia juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia agar melakukan pemantauan SPPG secara berkala. Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat daerah penting untuk menjamin pasokan makanan tetap bergizi dan aman.
Rakor lanjutan dijadwalkan pada Rabu (1/10) untuk merumuskan langkah strategis berikutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pihaknya akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9).
“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk memberikan arahan teknis,” kata Tito.
Pertemuan daring yang dimulai pukul 08.00 WIB itu akan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.
Rakor yang digelar sejak pukul 13.00 WIB dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
