sekilas.co – BERAGAM kebijakan dan polemik politik mewarnai pekan ketiga November ini. Mulai dari perlawanan Koalisi Sipil terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga kemunculan mantan terpidana korupsi e-KTP, Setya Novanto, dalam pertemuan Partai Golkar.
Selain itu, polemik pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal terkait ahli gizi, serta keputusan Kementerian Sosial untuk kembali menyalurkan bantuan sosial kepada penerima manfaat yang terlibat judi online, turut menyita perhatian publik.
Berikut rangkuman sejumlah berita politik yang ramai dibicarakan publik pada periode 17–22 November 2025:
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Anggota Panja RUU KUHAP ke MKD
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melaporkan sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik. Total ada 11 anggota Komisi Hukum yang diadukan.
Mereka yang dilaporkan antara lain Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman; Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PKB Mohammad Rano Alfath; serta Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Golkar Sari Yuliati. Anggota lainnya meliputi Safaruddin, Soedeson Tandra, Muhammad Rahul, Machfud Arifin, Hasbiallah Ilyas, Nasir Djamil, Endang Agustina, dan Hinca Ikara Putra Pandjaitan.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan, menjelaskan bahwa belasan anggota Panitia Kerja revisi KUHAP itu diduga melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 dan UU MD3. “Sejak proses setidaknya dari Mei hingga November, kami menilai pembahasan RUU KUHAP tidak berjalan sesuai prinsip partisipasi bermakna,” ujar Fadhil lewat sambungan telepon, Senin, 17 November 2025.
Cucun Ahmad Syamsurijal Jelaskan Ucapannya yang Viral
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan penjelasan terkait ucapannya yang viral di media sosial soal polemik ahli gizi dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Ucapan tersebut disampaikan Cucun dalam sebuah pertemuan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (dapur MBG) di Bandung, ketika seorang ahli gizi mengusulkan agar istilah “ahli gizi” tidak digunakan jika tugas itu bisa dijalankan oleh orang tanpa latar belakang pendidikan gizi di SPPG.
Menanggapi hal itu, Cucun mengatakan usulan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan mengganti posisi ahli gizi di SPPG, termasuk mereka yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). “Kalau nanti rapat di DPR, saya ketok palu: tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan satu tenaga pengawasi gizi,” ujar Cucun dalam video yang beredar.
Ia menambahkan bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Menurutnya, kritik yang muncul adalah wujud ego para ahli gizi. “Jangan bicara arogansi dengan saya. Semua keputusan negara ini, saya tinggal pegang palu, selesai,” ucapnya.
Cucun juga meyakini bahwa posisi pengawas gizi dapat diisi oleh lulusan baru atau fresh graduate yang dilatih oleh Dinas Kesehatan selama tiga bulan.
Kemensos Aktifkan Kembali 7.200 Penerima Bansos yang Dicoret karena Judi Online
Kementerian Sosial kembali mengaktifkan bantuan sosial bagi 7.200 penerima manfaat yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa mereka berhak mendapatkan kesempatan kedua.
Menurutnya, para penerima manfaat tersebut berada dalam kondisi mendesak sehingga sangat membutuhkan bantuan. “Masalahnya mereka benar-benar butuh. Kalau tidak butuh, ya tidak kami pertimbangkan,” kata Gus Ipul—sapaan Saifullah Yusuf—di kantor Kemensos, Selasa, 18 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ada sekitar 600 ribu orang yang dicoret dari daftar bansos setelah rekening mereka diblokir oleh PPATK. Dari jumlah tersebut, 200 ribu mengajukan reaktivasi, namun baru 7.500 yang dinilai layak untuk kembali menerima bansos.
Setya Novanto Muncul di Acara Golkar, Bahlil: “Kan Keluarga Besar Golkar”
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara mengenai kemunculan Setya Novanto pada acara peresmian lapangan padel di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada 9 November 2025.
“Itu keluarga besar Golkar. Jadi biasa saja,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa, 18 November 2025.
Setya Novanto, mantan Ketua DPR yang dipidana dalam kasus korupsi e-KTP, disebut Bahlil tidak sedang dibicarakan untuk masuk kembali ke struktur partai meskipun hadir dalam acara tersebut.
