Sekilas.co – Jajaran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta pada Jumat pagi, 17 Oktober 2025. Dalam rombongan tersebut hadir Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, serta Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid.
Kedatangan pimpinan tertinggi PKS itu disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Turut hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto. Rombongan PKS tiba di kantor Sjafrie sekitar pukul 07.50 WIB dengan mengenakan pakaian batik, sementara Menhan Sjafrie tampak memakai seragam safari berwarna krem.
Kunjungan pimpinan PKS diawali dengan penyambutan musik instrumental dari grup Universitas Pertahanan. Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie juga menayangkan video berdurasi sekitar tiga menit yang menampilkan profil sistem pertahanan nasional Indonesia.
Hingga kini, baik pihak Kementerian Pertahanan maupun pimpinan PKS belum memberikan keterangan resmi mengenai isi pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie juga menerima kunjungan sejumlah pimpinan partai politik. Pada Rabu, 15 Oktober 2025, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Sjafrie di kantor Kemhan. Paloh menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas peluang bergabung dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan berfokus pada isu kebangsaan dan dukungan terhadap pemerintahan baru.
“Tentu dalam konsentrasi yang sama bagaimana melihat episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan pergumulan yang cukup besar, dengan obsesi yang besar ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Surya Paloh.
Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai pertemuan-pertemuan tersebut tidak sekadar silaturahmi politik. Menurutnya, langkah NasDem bertemu Sjafrie muncul di tengah tekanan politik yang sedang dialami partai tersebut, terutama setelah sejumlah kadernya berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Ini merupakan manuver politik untuk memastikan adanya semacam political security,” kata Agung Baskoro.
