Pemerintah Perluas Perbaikan Fasilitas Pendidikan dan Keagamaan Bukan Hanya Ponpes Al Khoziny

foto/istimewa

sekilas.co – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa rencana perbaikan fasilitas pendidikan dan keagamaan akan diperluas. Langkah ini dilakukan menyusul insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny yang menewaskan puluhan santri.

Rencana perbaikan yang awalnya hanya menyasar Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, kini diperluas ke berbagai layanan publik berbasis keagamaan. “Selain Pondok Pesantren Al Khoziny, kami juga menerapkan langkah-langkah ini untuk seluruh yayasan penyedia layanan publik keagamaan,” ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Oktober 2025.

Baca juga:

Beberapa layanan publik berbasis keagamaan meliputi tempat ibadah, panti asuhan, serta lembaga pendidikan. “Kegiatan keagamaan yang melibatkan publik dan berpotensi rawan dari sisi fasilitas atau bangunan juga akan menjadi fokus perhatian,” ujarnya.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, rapat koordinasi pada Jumat, 17 Oktober 2025, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keselamatan serta kenyamanan proses belajar para santri di seluruh pesantren di Indonesia.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman.

Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kerawanan gedung dan bangunan pesantren di Indonesia, terutama setelah insiden ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny. “Rapat ini juga bertujuan mengantisipasi agar para santri dapat belajar dengan nyaman dan aman,” ujarnya.

Menurut Cak Imin, rapat koordinasi tersebut memutuskan bahwa Menteri PU Dody Hanggodo akan melanjutkan audit dan pendampingan bagi pesantren-pesantren yang rawan. “Khususnya terkait potensi gangguan kenyamanan belajar akibat keamanan gedung,” katanya.

Selain itu, pemerintah akan membantu proses perizinan konstruksi untuk menjamin keselamatan penggunaan bangunan. “Selain audit, proses perizinan juga akan dibantu melalui mekanisme yang lebih disempurnakan,” tambahnya.

Pemerintah juga akan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi keterampilan konstruksi bagi santri berusia minimal 18 tahun. Cak Imin menjelaskan bahwa pelatihan ini bagian dari upaya peningkatan kompetensi serta pengetahuan terkait lingkungan pendidikan di pesantren. Program ini tidak hanya ditujukan bagi santri, tetapi juga masyarakat umum yang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan. “Tujuannya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan vokasi, tidak hanya bagi santri,” ujarnya.

Artikel Terkait