Mensos Ingatkan Pendamping Hindari Rekrut Siswa Sekolah Rakyat Secara Salah

foto/istimewa

sekilas.co – MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta para pendamping serius dalam proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Ia menekankan agar tidak terjadi praktik kecurangan, seperti suap, sogok, atau titip-menitip, dalam penerimaan siswa program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto untuk keluarga kurang mampu.

“Tidak boleh ada yang main-main. Anak–anak yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi mereka tidak pernah merasa malu terhadap keluarganya,” ujar Saifullah saat memimpin dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu, 15 November 2025, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Sosial.

Baca juga:

Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat dihadiri oleh pendamping Rehabilitasi Sosial, Program Keluarga Harapan, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, karang taruna, serta Pelopor Perdamaian se-Kota dan Kabupaten Pasuruan. Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo, Wakil Wali Kota Pasuruan Mokhamad Nawawi, anggota forum komunikasi pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta pejabat tinggi madya Kementerian Sosial.

Saifullah meminta para pendamping bekerja berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama saat merekrut siswa Sekolah Rakyat. “Pendamping harus bekerja berdasarkan data. Datanya dilihat dulu, baru didatangi. Anak–anak yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, maksimal desil 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang terbagi dari desil 1 sampai 10,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pendamping juga harus turun langsung ke lapangan untuk mendampingi pemberdayaan orang tua siswa sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan terpadu. “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Para pendamping akan menemani dan membimbing mereka,” katanya.

Saifullah melanjutkan, Kementerian Sosial tengah mengubah fokus dari perlindungan sosial ke pemberdayaan sosial, sehingga penerima manfaat diharapkan lebih mandiri dan tidak tergantung pada bantuan sosial.

Ia menargetkan setiap pendamping dapat menggraduasi 10 keluarga penerima manfaat setiap tahun, yakni membuat mereka mencapai kemandirian ekonomi sehingga tidak lagi memerlukan bantuan sosial dari pemerintah.

“Para pendamping, ingat, maksimal lima tahun menerima bansos. Setelah itu, mereka harus menjadi keluarga yang lebih mandiri,” ujar Saifullah.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini juga berpesan kepada pendamping untuk bekerja dengan jujur dan tidak menyalahgunakan dana negara, terutama untuk kepentingan bansos. “Kita harus berjanji, sudah waktunya berhenti mengutak-atik uang negara untuk kepentingan pribadi. Saya titip betul hal ini kepada teman-teman pendamping,” tuturnya.

Kementerian Sosial mencatat hampir 500 pendamping mendapat peringatan pertama dan kedua pada 2025, dan sebanyak 49 pendamping diberhentikan sepanjang Januari hingga November 2025. Karena itu, ia menekankan agar bantuan disalurkan tepat sasaran.

“Setiap bantuan harus sampai 100 persen kepada yang berhak menerima,” tegasnya.

Artikel Terkait