sekilas.co – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan Pemerintah Provinsi Aceh yang ditujukan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef). Muzakir justru menyebut surat permohonan bantuan penanganan bencana tersebut ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya keliru, bukan ke PBB, melainkan kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Muzakir, yang akrab disapa Mualem, di Banda Aceh, Selasa, 16 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara usai menerima bantuan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA memberikan penjelasan. Ia menyatakan terjadi kesalahpahaman informasi terkait pengiriman surat dimaksud. Menurutnya, Gubernur Aceh tidak mengirim surat langsung ke PBB, melainkan menyurati UNDP dan Unicef yang beroperasi di Indonesia.
UNDP merupakan lembaga yang berfokus pada pembangunan negara, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Sementara itu, Unicef berfokus pada kesejahteraan anak. Muhammad menyebut kedua organisasi tersebut memiliki program di Aceh sehingga dinilai dapat membantu pemulihan dampak bencana di wilayah tersebut.
Muhammad menegaskan bahwa UNDP dan Unicef merupakan mitra pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, ia meluruskan anggapan bahwa Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo Subianto dengan mengirim surat langsung ke PBB.
Ia menambahkan bahwa Tim Komunikasi Presiden telah meminta klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait persoalan ini. Menurutnya, setelah diberikan penjelasan, langkah Pemprov Aceh dapat dipahami oleh pemerintah pusat.
“Ada kesalahpahaman. Surat itu ditujukan kepada lembaga yang ada di Indonesia, bukan ke PBB secara langsung. Namun yang berkembang seolah-olah Gubernur mengirim surat ke PBB,” ujar Muhammad.
Ia menjelaskan, alasan Pemprov Aceh mengirim surat kepada UNDP dan Unicef karena kedua lembaga tersebut dinilai memiliki perhatian khusus terhadap penanganan bencana. Selain itu, pengalaman UNDP dan Unicef dalam membantu penanganan tsunami Aceh pada 2004 menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah untuk kembali meminta dukungan.
“Kami berharap mereka masih memiliki program, terutama untuk pemulihan pascabencana, sehingga dapat berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia,” kata Muhammad.
Sementara itu, penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki pekan ketiga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat bencana tersebut mencapai 1.050 jiwa hingga Selasa malam, 16 Desember 2025.
Jumlah korban meninggal diperkirakan masih berpotensi bertambah karena sekitar 200 orang masih dinyatakan hilang. Provinsi Aceh mencatat jumlah korban jiwa tertinggi, dengan 449 orang meninggal akibat terjangan banjir bandang. Selain itu, lebih dari 4.000 orang di Aceh dilaporkan mengalami luka-luka.
BNPB juga mencatat 360 korban meninggal di Sumatera Utara dengan lebih dari 2.300 orang luka-luka. Sementara di Sumatera Barat, tercatat 244 orang meninggal dan 382 orang mengalami luka-luka.
