Sekilas.co – Menuju pekan terakhir Oktober 2025, sejumlah isu mencuri perhatian publik. Salah satunya polemik sumber air mineral Aqua, setelah salah satu pabriknya di Subang disidak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam perkembangannya, legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus tersebut.
Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, menilai produsen Aqua berpotensi melanggar HAM buntut kisruh sumber air mineral itu. Ia menyinggung iklan yang selama ini ditampilkan oleh Aqua.
Menurut Mafirion, pemasaran yang memberi informasi menyesatkan kepada publik bisa dikategorikan melanggar hak asasi manusia. “Setiap orang berhak mendapatkan informasi, hidup sejahtera, dan menikmati lingkungan yang sehat. Dalam kasus ini, ada indikasi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/10/2025).
Ia juga menduga Aqua melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10, yang melarang pernyataan menyesatkan mengenai asal atau mutu produk serta pemasaran yang tidak sesuai dengan keterangan pada label atau iklan.
“Tindakan produsen Aqua berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen,” tegas Mafirion.
Ia menilai persoalan ini berdampak pada keadilan sosial dan etika bisnis, karena perusahaan dianggap mengeksploitasi kepercayaan publik dengan mengiklankan bahwa sumber air Aqua berasal dari mata air pegunungan, padahal faktanya menggunakan sumur bor.
Polemik ini mencuat setelah Dedi Mulyadi melakukan sidak ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, ditemukan bahwa sumber air yang digunakan berasal dari sumur bor atau air tanah, berbeda dengan klaim Aqua yang menyebut berasal dari mata air pegunungan.
Menanggapi hal tersebut, Danone Indonesia menyatakan pernyataan dari perwakilan pabrik Aqua di Subang tidak lengkap. Dalam keterangan resminya pada Kamis (23/10/2025), manajemen Danone menjelaskan bahwa air Aqua berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Danone menegaskan, air yang digunakan berasal dari akuifer dalam di kawasan pegunungan, bukan air permukaan atau air tanah dangkal. Air akuifer dalam merupakan air tanah yang tersimpan dalam lapisan batuan berpori pada kedalaman 60 hingga 140 meter, terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air dan bebas dari kontaminasi aktivitas manusia.
Cerita Operasi Drone TNI yang Menewaskan Tokoh OPM Versi Dudung Abdurachman
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, mengungkap kronologi operasi militer di Yahukimo, Papua, yang menewaskan salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, sejumlah anggota kelompok bersenjata itu tewas setelah terkena ledakan bom yang dijatuhkan drone TNI pada akhir Oktober ini.
Dudung mengatakan informasi tersebut ia peroleh dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. “Bom yang dijatuhkan sebenarnya tidak meledak ketika mendarat di tanah. Namun, saat ditemukan oleh kelompok bersenjata itu, baru meledak,” ujar Dudung dalam diskusi Peduli Hankam di Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2025).
Ia menilai peristiwa itu sebagai takdir. “Memang sudah nasibnya. Bayangkan kalau yang menemukan bom itu adalah anak-anak,” kata mantan KSAD periode 2021–2023 itu.
Sebelumnya, pada 21 Oktober, empat anggota OPM dilaporkan tewas akibat ledakan tersebut. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengonfirmasi salah satu korban tewas adalah Lamek Alipky Taplo, pimpinan operasi OPM di Kiwirok, Papua Pegunungan.
Atas insiden ini, Sebby mengancam akan melanjutkan perlawanan bersenjata. “Kami perintahkan untuk segera eksekusi dan membakar seluruh alat berat milik militer Indonesia di seluruh wilayah Papua,” katanya.
DPR Nilai Bahasa Mandarin Lebih Penting daripada Bahasa Portugis
Rencana Presiden Prabowo Subianto menambah pelajaran bahasa Portugis di sekolah menimbulkan perdebatan. Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, menilai pembelajaran bahasa Mandarin lebih relevan dibandingkan bahasa Portugis.
Ia menjelaskan, bahasa Portugis bukan bahasa yang umum digunakan dalam pergaulan internasional. “Lebih baik memaksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan,” kata Bonnie dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, penambahan mata pelajaran bahasa Portugis justru berpotensi memberatkan siswa dan tenaga pendidik yang harus mempelajari bahasa baru tersebut. Ia menyarankan agar bahasa asing tambahan bersifat opsional, bukan wajib. “Murid perlu diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin atau tidak mengikuti pelajaran bahasa Portugis,” ujarnya.
