Sekilas.co – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kini berada di tengah pusaran kontroversi setelah keberangkatannya ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah saat wilayah yang ia pimpin sedang dilanda bencana. Keputusan tersebut memicu kritik keras dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang terdampak musibah dan menilai kehadiran pemimpin daerah sangat dibutuhkan dalam situasi krisis.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak tinggal diam. Begitu Mirwan kembali ke Indonesia, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan khusus untuk mengklarifikasi keputusannya tersebut. Pemeriksaan rencananya dilakukan hari ini, bergantung pada jadwal kepulangan yang masih menunggu kepastian.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut bahwa hingga Minggu (7/12/2025) sore, Mirwan masih dalam perjalanan dari Arab Saudi menuju Tanah Air. “Diagendakan Bupati akan diperiksa besok (hari ini) kalau memang sudah tiba,” ujar Bima saat dikonfirmasi.
Sambil menunggu kedatangan Mirwan, Kemendagri telah lebih dulu bertindak dengan memeriksa sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Tim inspektorat khusus turun langsung untuk menggali informasi mendetail mengenai alur keberangkatan sang bupati, koordinasi penanganan bencana selama ia tidak berada di tempat, hingga potensi pelanggaran prosedur perizinan. “Tim inspektur khusus sudah turun dan meminta keterangan dari jajaran Pemkab,” tambah Bima.
Meski hasil pemeriksaan awal belum dipublikasikan, Bima menegaskan bahwa kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kepala daerah. Menurutnya, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk berada di garis depan ketika masyarakat sedang menghadapi bencana. Ia menekankan bahwa Mendagri sudah berkali-kali mengimbau para kepala daerah agar siaga, responsif, dan memastikan tanggap darurat berjalan optimal.
Diketahui, Mirwan berangkat umrah bersama keluarga di tengah bencana yang menimpa sebagian wilayah Aceh Selatan. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, sempat menyampaikan bahwa Mirwan memang mengajukan izin perjalanan luar negeri kepada Gubernur Aceh, namun permohonan tersebut ditolak oleh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Penolakan itu diduga terkait situasi kedaruratan yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Kontroversi tidak berhenti pada aspek pemerintahan. Partai Gerindra, tempat Mirwan bernaung secara politik, juga mengambil langkah disiplin. Sekjen Gerindra, Sugiono, mengumumkan bahwa partai memutuskan untuk memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Keputusan itu diambil setelah adanya evaluasi terhadap sikap dan kepemimpinannya yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai partai ketika daerah sedang dilanda musibah. “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sugiono.
Polemik ini mendapat perhatian luas dari publik, terutama di media sosial. Banyak warga Aceh Selatan mengungkapkan kekecewaan mereka karena merasa ditinggalkan. Sejumlah tokoh lokal juga mendesak agar pemerintah pusat bersikap tegas terhadap tindakan yang dianggap tidak mencerminkan empati dan tanggung jawab tersebut.
Kini, semua mata tertuju pada Kemendagri untuk menentukan langkah lanjutan setelah pemeriksaan resmi digelar. Apakah Mirwan akan dikenai sanksi administratif, pemanggilan ulang, atau pembinaan khusus masih menunggu hasil final dari pemeriksaan intensif yang dilakukan.
Di tengah dinamika politik dan pemerintahan yang semakin berkembang, masyarakat Aceh Selatan berharap agar penanganan bencana tetap menjadi prioritas utama, serta tidak teralihkan oleh persoalan yang menyangkut kepentingan individu.
