Sekilas.co – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan dengan lantang bahwa pengelolaan urusan haji tidak boleh lagi diwarnai praktik permainan, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk penyimpangan sekecil apa pun. Ia menekankan, berdirinya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang baru dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto merupakan tonggak penting untuk memperbaiki tata kelola haji di Indonesia, sehingga tidak lagi terulang kasus-kasus yang mencoreng citra ibadah suci umat Islam, seperti dugaan korupsi kuota haji yang mencuat pada tahun 2024.
“Kita semua boleh berkaca pada apa yang pernah terjadi sebelumnya, khususnya kasus yang menghebohkan dan melukai hati umat di tahun 2024. Itu harus dijadikan bahan introspeksi, bahan renungan mendalam, agar kita tidak pernah lagi jatuh di lubang yang sama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana ke depan Kemenhaj benar-benar bekerja dengan prinsip bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji, baik itu dalam pengelolaan kuota, pelayanan, maupun penyediaan fasilitas bagi jamaah,” ujar Irfan dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Lebih jauh, Irfan menjelaskan bahwa Kemenhaj akan memegang teguh lima nilai utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yakni Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah. Kelima nilai ini, menurutnya, tidak hanya menjadi semboyan semata, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan kerja nyata seluruh jajaran. “Kita harus membangun integritas dari atas sampai ke bawah. Tidak boleh ada toleransi, meskipun sekecil apapun, terhadap praktik korupsi, manipulasi data, atau pungutan liar. Prinsip zero tolerance harus menjadi sikap dasar kita semua,” tegasnya.
Irfan juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang sangat jelas, yakni agar penyelenggaraan haji di Indonesia dijalankan secara bersih, profesional, dan penuh rasa tanggung jawab. Harapan Presiden, kata Irfan, adalah agar Kemenhaj tidak menjadi sekadar institusi formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh jamaah haji. “Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar ibadah haji diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik yang merugikan jamaah. Kita harus buktikan dengan kerja nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas,” ungkap Gus Irfan.
Ia menambahkan, Kemenhaj punya tugas berat sekaligus mulia: membuktikan bahwa kementerian baru ini memang diperlukan dan bisa menghadirkan perubahan yang signifikan. “Kalau kinerjanya hanya sama dengan lembaga sebelumnya, tentu pembentukan Kemenhaj akan dipandang sia-sia. Apalagi kalau lebih buruk, itu akan menjadi bumerang. Karena itu, kita semua wajib menunjukkan bahwa Kemenhaj hadir sebagai solusi, bukan sekadar penambah birokrasi. Kita harus tunjukkan dengan kinerja nyata bahwa Kemenhaj benar-benar bermanfaat bagi jamaah dan masyarakat luas,” kata Irfan menegaskan.
Lebih dari itu, Irfan mengingatkan bahwa haji bukan hanya soal teknis perjalanan, tetapi menyangkut amanah besar yang berkaitan dengan ibadah rukun Islam kelima. “Ini adalah tanggung jawab besar yang menyangkut keimanan umat. Setiap rupiah dana, setiap kuota yang diberikan, dan setiap fasilitas yang disiapkan adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada permainan, tidak boleh ada penyalahgunaan. Semua harus dijalankan dengan hati-hati, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.
