Konflik Internal Keraton Solo, Kemenbud Fasilitasi Musyawarah Keluarga Besar

foto/istimewa

Sekilas.co – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menggelar silaturahmi dan dialog pelestarian Keraton Surakarta guna membahas kondisi Keraton Solo pasca 40 hari wafatnya Pakubuwono XIII. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi berbagai pihak terkait keberlanjutan Keraton Solo sebagai warisan budaya nasional.

Fadli Zon mengatakan pemerintah telah mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dalam persoalan internal Keraton Solo. Namun, pada pertemuan awal tersebut, belum semua undangan dapat hadir.

Baca juga:

“Kami telah mengundang seluruh pihak yang terkait dengan persoalan ini, meski baru sebagian yang dapat hadir. Ke depan, kami akan kembali mengundang pihak lainnya. Harapan kami, kondisi Keraton Solo bisa lebih kondusif dan sebagai cagar budaya dapat terpelihara dengan baik.

Keraton Solo merupakan situs cagar budaya nasional yang memiliki peran penting dalam perjalanan budaya dan peradaban bangsa,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Dalam forum diskusi itu, Fadli menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya mengambil peran sebagai fasilitator. Pemerintah mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah keluarga, terutama terkait keberlanjutan keraton, penentuan penerus, sistem manajemen, hingga pengelolaan kawasan cagar budaya yang berada di lingkungan Keraton Solo.

Menurut Fadli, langkah tersebut penting dilakukan agar warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem budaya yang berkelanjutan.

Silaturahmi dan dialog yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (13/12) itu dihadiri sejumlah tokoh keluarga keraton, antara lain Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi, Panembahan Agung Tedjowulan selaku Maha Menteri, serta Ketua Lembaga Adat GKR Wandansari Koes Moertiyah. Pemerintah juga mengundang KGPH Purbaya dan istri Pakubuwono XIII, namun keduanya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mengungkapkan bahwa pasca pemerintahan Pakubuwono XII, Keraton Solo sempat mengalami dualisme kepemimpinan antara dirinya dan Pakubuwono XIII. Situasi tersebut kala itu dimediasi langsung oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono demi menjaga keutuhan dan kelangsungan Keraton Solo.

Fadli Zon menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap dinamika yang terjadi di Keraton Solo dan terus mengikuti perkembangannya. Ia mengimbau seluruh pihak agar menahan diri serta tetap menjunjung tinggi musyawarah dan nilai-nilai tradisi Keraton.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menempuh jalan musyawarah mufakat. Untuk sementara, proses ini difasilitasi oleh Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pemimpin interim,” kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa pemerintah mendorong revitalisasi Keraton Solo agar mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan serta tradisi. Upaya tersebut diharapkan didukung dengan tata kelola dan manajemen yang profesional, yang ditetapkan oleh pihak keraton sendiri, sehingga kesejahteraan dan keberlanjutan keraton dapat terwujud.

Pada tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah memfasilitasi revitalisasi sejumlah aset penting Keraton Solo, di antaranya Panggung Songgo Buwono yang dibangun pada abad ke-18, serta Museum Keraton Solo.

Menutup pertemuan tersebut, Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawal proses dialog dan musyawarah di lingkungan Keraton Solo secara inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap seluruh keluarga besar Keraton Solo mengedepankan semangat persatuan dan kebersamaan demi menjaga marwah keraton sebagai warisan budaya bangsa, sekaligus memastikan nilai-nilai sejarah dan tradisi tetap lestari bagi generasi mendatang.

Dalam kegiatan Silaturahmi dan Dialog Pelestarian Keraton Surakarta tersebut, Menteri Kebudayaan didampingi oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan; Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual B.R.A. Putri Woelan Sari Dewi; Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga Rachmanda Primayuda; Direktur Warisan Budaya I Made Dharma Suteja; serta Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Sjamsul Hadi.

Artikel Terkait