sekilas.co – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, menilai pemerintah memiliki perhitungan tersendiri terkait penetapan status bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera bagian utara. Hingga kini, banjir dan longsor tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Pemerintah punya kalkulasi sendiri tentang apakah bencana (Sumatera) ini akan ditingkatkan menjadi status nasional atau tidak,” ujarnya saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Muzani mengatakan lembaganya tetap memantau perkembangan kondisi di lapangan pascabencana. Menurut dia, saat ini penanganan bencana sudah berjalan dengan baik. Beberapa wilayah bahkan mulai kembali mendapat pasokan listrik dan bahan bakar minyak, sementara bantuan logistik juga sudah disalurkan ke daerah terdampak.
Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa akses antarwilayah yang terputus akibat bencana. “Tetapi hubungan yang terputus itu mulai ada connecting,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Dia meyakini penanganan bencana di Sumatera bisa berjalan lancar dengan kerja sama antar-elemen. Anggota polisi, tentara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan relawan telah bekerja keras membantu pemerintah daerah.
“Partisipasi masyarakat yang memberikan empati, simpati, dan dukungan juga luar biasa,” tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memiliki banyak pertimbangan sehingga banjir dan longsor di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, meski ia tidak merinci pertimbangan tersebut. Ia menekankan bahwa tidak semua pertimbangan bisa disampaikan ke publik.
Menurut Prasetyo, yang paling penting bukan status bencana, melainkan penanganannya. “Paling penting bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” ujarnya pada Rabu, 3 Desember 2025.
Politikus Partai Gerindra ini mengklaim seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan untuk menangani bencana di tiga provinsi tersebut. “Semua sumber daya nasional dikerahkan. Sementara pilihan itu yang diambil,” kata Prasetyo.
Banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Berdasarkan data BNPB per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 16.00 WIB, bencana ini menewaskan 836 orang, membuat 518 orang dinyatakan hilang, dan 2,7 ribu orang luka-luka.
Data Geoportal Data Bencana Indonesia milik BNPB yang diakses pukul 18.00 WIB mencatat 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatera terdampak bencana ini. Sebanyak 10,5 ribu rumah rusak, bersama dengan 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 115 gedung atau kantor, dan 295 jembatan yang terdampak banjir dan longsor.
