Sekilas.co – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menegaskan sikap negaranya terkait konflik berkepanjangan di Palestina dalam pidato resminya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu (27/9). Ia menolak tegas segala bentuk upaya yang mencoba menjadikan Mesir sebagai pintu masuk atau “gerbang” dalam skenario penyelesaian masalah Palestina yang justru mengarah pada penghapusan bangsa tersebut.
“Mesir tidak pernah, dan tidak akan pernah, menjadi gerbang untuk melenyapkan rakyat Palestina,” tegas Abdelatty. Ia menambahkan bahwa pemerintah Mesir konsisten memberikan dukungan penuh terhadap ketahanan rakyat Palestina yang hingga kini masih berjuang mempertahankan tanah air dan hak-hak nasional mereka.
Abdelatty juga menyoroti berbagai wacana mengenai kemungkinan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain. Menurutnya, segala bentuk skenario yang melibatkan relokasi permanen warga Palestina keluar dari tanah mereka adalah sesuatu yang sepenuhnya ditolak oleh Mesir. “Tidak ada kompromi dalam hal ini,” lanjutnya, seraya menekankan bahwa Mesir akan terus berdiri di sisi Palestina.
Di sisi lain, Abdelatty menyebutkan bahwa negaranya terbuka untuk bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam merancang rencana komprehensif yang diharapkan bisa mengakhiri konflik tersebut secara menyeluruh dan permanen. Sebelumnya, pada awal Februari, Trump mengumumkan rencana AS untuk mengambil alih kendali Jalur Gaza serta memimpin proses rekonstruksi wilayah tersebut. Namun, rencana itu juga mencakup gagasan kontroversial berupa relokasi penduduk Gaza secara permanen ke negara lain, khususnya Yordania atau Mesir, yang langsung menuai penolakan luas.
Otoritas Mesir sendiri telah berkali-kali menegaskan sikap resminya bahwa mereka menentang keras setiap upaya pemukiman kembali warga Palestina di luar tanah kelahirannya. Bagi Kairo, solusi nyata terhadap konflik tidak boleh dilakukan dengan cara menghapus eksistensi bangsa Palestina atau mencabut mereka dari tanah yang menjadi haknya.
Sementara itu, Axios melaporkan bahwa Trump baru-baru ini menyampaikan sebuah dokumen rencana perdamaian Gaza yang berisi 21 poin kepada sejumlah pemimpin Arab dan Muslim. Rencana tersebut disusun berdasarkan beberapa prinsip utama, di antaranya gencatan senjata total, pembebasan para sandera, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.
Selain itu, tata kelola pascaperang di wilayah tersebut dirancang agar tidak melibatkan gerakan Hamas. Sebagai gantinya, dibentuk pemerintahan baru yang ditopang oleh pasukan keamanan gabungan, terdiri dari warga Palestina sendiri dan personel militer dari negara-negara Arab maupun Muslim. Pemerintahan baru tersebut direncanakan akan mendapat dukungan pendanaan langsung dari para pemimpin negara-negara yang terlibat dalam inisiatif tersebut.
Dengan penegasan Abdelatty di forum internasional ini, Mesir kembali menutup peluang atas segala bentuk skenario yang bertujuan melemahkan atau bahkan menghapus keberadaan rakyat Palestina, sekaligus menunjukkan posisinya sebagai salah satu pihak yang konsisten mendorong tercapainya solusi damai yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
